19 Mei 2022   16:30 WIB

Rapat Perdana FPRD Kabupaten Blora

Rapat Perdana FPRD Kabupaten Blora

Rapat Perdana FPRD Kabupaten Blora

Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Blora untuk yang pertama kali menyelenggarakan rapat setelah terbentuk melalui Keputusan Bupati Blora nomor 650/693/2018.
FPRD ini menggantikan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kab Blora yang sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang masa tugasnya secara otomatis berakhir saat FPRD terbentuk.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Ir. Samgautama Karnajaya, MT., melalui Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR, Banar Suharjanto, ST., MT., menjelaskan rapat perdana FPRD Kab. Blora ini dipimpin langsung oleh Ketua FPRD Kab Blora yaitu Sekretaris Daerah Kab Blora, Kamis (19/5/2022).
Pada rapat kali ini dibahas tata cara rapat-rapat FPRD Kab Blora selanjutnya mengingat terdapat 4 anggota yang berdomisili di Semarang yaitu dari unsur ESDM, Kehutanan, Asosiasi Akademisi dan Asosiasi Profesi karena di Kabupaten Blora tidak terdapat instansi/ OPD yang berwenang menangani unsur-unsur tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat. 
FPRD Kabupaten Blora merupakan bentuk kelembagaan dari koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. FPRD membantu pemerintah daerah dalam memberikan usulan terkait penyelenggaraan penataan ruang.
Peran FPRD Kabupaten Blora yang sesegera mungkin dilaksanakan adalah dalam penerbitan dokumen kajian Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terutama PKKPR Nonberusaha yang paling banyak dimohonkan. 
Dengan efektifnya masa kerja FPRD sejak diterbitkannya SK Bupati tentang FPRD, diharapkan FPRD dapat mulai berperan memberikan kajian-kajian ketataruangan kepada Kepala Daerah.
Masa kerja FPRD adalah 5 tahun, yaitu 2022 hingga 2027. (Tim DPUPR Blora).


Info