04 April 2022   07:00 WIB

DPUPR Kab. Blora Ikuti Sidang Pleno I TKPSDA WS Jratunseluna

DPUPR Kab. Blora Ikuti Sidang Pleno I TKPSDA WS Jratunseluna

DPUPR Kab. Blora Ikuti Sidang Pleno I TKPSDA WS Jratunseluna

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Blora melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) memenuhi undangan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna untuk mengikuti Sidang Pleno ke 1 TKPSDA WS Jratunseluna periode 2018-2023.
 
Sidang pleno dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 31 Maret - 1 April 2022 di Hotel Quest Semarang.
 
Acara tersebut dihadiri oleh Jajaran BBWS Pemali Juana, Bappeda Provinsi Jateng, Dinas PUSDATARU Prov Jateng beserta Dinas PUPR Kab./Kota di Wilayah Sungai Jratun Seluna Prov. Jawa Tengah.
 
Dalam sambutannya Kepala BBWS Pemali Juana melalui Kabid OP, Andri Rachmanto Wibowo menyampaikan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan perlu melibatkan berbagai sektor baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/kota, unsur swasta, masyarakat, LSM, media dan berbagai kelompok masyarakat pecinta alam agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.
 
"Oleh karena itu pada sidang pleno ke 1 ini kami undang seluruh anggota TKPSDA WS Jratunseluna agar dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang baik dan berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak sumber daya air dapat berjalan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," paparnya.
 
Pada sidang pleno ke 1 ini membahas beberapa topik terkait pentingnya sosialisasi undang undang no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air,  pengembangan pariwisata yang memanfaatkan sarana dan prasarana sumber daya air melalui sosialisasi perizinan penggunaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air serta rencana konservasi daerah tangkapan air di Bendungan Randugunting Blora.
 
"Topik ini memang sangat penting untuk dibahas terkait isu-isu pengelolaan sumber daya air agar dapat berjalan dengan baik," ucapnya.
 
Pihaknya menyebut, adanya Undang-undang no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air menjadi dasar hukum yang perlu ditaati dan dipatuhi dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, provinsi dan kab./kota.
 
Terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata yang memanfaatkan sarana dan prasarana sumber daya air seperti sungai, embung, waduk, danau dan prasarana SDA lainnya harus mematuhi perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air seperti yang tertuang dalam Permen PUPR No.1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara perizinan penggunaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air.
 
Kepala Bidang SDA DPUPR Kab. Blora, Surat, ST., MT., mewakili Kepala DPUPR Kab Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT., mengemukakan,  terkait dengan program konservasi bendungan Randugunting yang baru selesai dibangun tahun 2021 membutuhkan kerja sama seluruh komponen dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab./kota serta masyarakat setempat untuk bahu membahu mewujudkan dan melaksanakan kegiatan konservasi di daerah tangkapan air baik hulu dan hilir yang berada di area waduk Randugunting.
 
"Hal itu demi kelestarian dan keberlangsungan waduk Randugunting supaya vtetap berfungsi dengan baik," ucapnya. (Tim DPUPR Blora).


Info