30 Maret 2022   14:56 WIB

DPUPR Blora Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tata Ruang

DPUPR Blora Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tata Ruang

DPUPR Blora Gelar Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora melaksanakan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tata Ruang, Rabu (30/3/2022).

Bertempat di aula lantai 2 DPUPR Blora, sosialisasi dipimpin Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR, Banar Suharjanto, ST., MT., mewakili Kepala Dinas PUPR Blora, Ir. Samgautama Karnajaya., MT.

"Peserta sosialisasi berasal dari 16 kecamatan yang ada di Kab Blora beserta beberapa perwakilan kelurahan di Kec. Blora dan Kec. Cepu," jelas Banar.

Topik yang disosialisasikan adalah tentang produk perencanaan tata ruang yang berupa RTRW Kab Blora 2021-2041 dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan ruang.

Karena Kadinas PUPR sedang hadir menyambut kedatangan Menteri PUPR di Randugunting dan Sekdin PUPR mengikuti Musrenbang di Bappeda, maka sambutan Kadinas dibacakan oleh Kabid Tata Ruang yang selanjutnya memaparkan tata cara penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dijelaskan bahwa KKPR dan RDTR merupakan dua hal utama dalam rangka penyederhanaan perizinan karena dengan ditanamnya RDTR dalam sistem OSS maka penerbitan KKPR akan berlangsung otomatis dan maksimal 1 hari sudah terbit.

Menurutnya, bahwa saat ini DPUPR sedang menyusun RDTR Kec Blora dan Kec. Cepu sehingga diharapkan tahun depan permohonan perizinan untuk kegiatan di dua kecamatan tersebut dapat berlangsung otomatis dan cepat melalui sistem OSS.

Sementara itu pada paparan kedua, Sekdin PUPR Ir. Tedi Rindaryo Widodo telah hadir dan memberikan materi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Blora Tahun 2021-2041 berdasar Perda Kab Blora No 5 Tahun 2021.

Dijelaskan antara lain latar belakang munculnya perda baru tentang RTRW yang menggantikan dan mencabut perda lama RTRW yaitu Perda Kab Blora No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Blora 2011-2031.

Sekdin PUPR juga menyebutkan tentang ketentuan umum peraturan zonasi yang mengatur tentang diizinkan tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan di suatu lahan.

Selain itu, juga dipaparkan tentang sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tata ruang.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan diakhiri dengan penutupan. (Tim DPUPR Blora).


Info