24 Februari 2022   06:26 WIB

Rencana Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko

Rencana Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko

Rencana Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko

Blora -  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Asisten Deputi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) melalui video conference zoom meeting tentang perencanaan pembangunan bendung gerak Karangnongko, Selasa (22/2/2022).

Rakor yang dihelat menindaklanjuti pembahasan yang telah dilakukan terkait rencana pembangunan bendung gerak Karangnongko di Provinsi Jawa Tengah (Kab. Blora) dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Bojonegoro).

Pada rakor tersebut Kepala DPUPR Kabupaten Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT mendampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE, M.Si mengikuti rapat koordinasi rencana pembangunan bendung gerak Karangnongko melalui video conference zoom meeting dari hotel Dafam Surabaya. Sedangkan OPD terkait mengikuti dari ruang rapat Bupati Blora. 

Hadir dalam forum rapat koordinasi tersebut  beberapa OPD terkait dari Pemerintah Pusat yaitu jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro dan Kab. Blora, BUMN dan Akademisi.  
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi Tulus Hutagalung memberikan arahan kepada semua stakholder terkait yang akan terlibat dalam proses rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka ikut mendukung penuh terselenggaranya pembangunan bendung gerak Karangnongko sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. 

Hal itu mengingat bendung gerak Karangnongko ini sudah ditetapkan dan masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN), bagian dari Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan yang diamanatkan pada Lampiran Permenko No.7 Tahun 2021, yaitu terkait Perpres No. 79 tahun 2019 (program/Proyek No.2 pada usulan program/kegiatan Kawasan Banglor) dan Perpres No. 80 Tahun 2019 (Program/Proyek No.68 pada Kawasan Prioritas Gerbang Kertosusila).

“Rakor ini dilakukan sebagai tindaklanjut dan komitmen para pihak dalam percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, terutama dalam proses pengadaan tanah dan pemenuhan readness criteria untuk konstruksi, kemungkinan skenario percepatan pelaksanaan konstruksi Bendung Gerak Karangnongko (direncanakan bisa dimulai TA. 2023) agar waktu pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat, serta mengonfirmasi dukungan/fasilitasi percepatan pembangunan bendung gerak Karangnongko dari masing-masing K/L/P, termasuk pembebasan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme PKH oleh Kementerian LHK,” terang ucap Tulus Hutagalung.

Pemerintah Kabupaten Blora mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat atas konfirmasinya bahwa pembangunan bendung gerak Karangnongko sudah ditetapkan sebagai PSN dan Pemerintah Kabupaten Blora akan mendukung penuh demi terlaksananya Pembangunan bendung gerak Karangnongko yang tentunya akan memberikan manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Blora dan sekitarnya.

“Sesuai surat Bapak Bupati yang telah disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR bahwa Pemerintah Kabupaten Blora mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR atas dilanjutkannya  pembangunan bendung gerak Karangnongko yang akan memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen mendukung sepenuhnya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang ada di APBD Kab. Blora,” kata Kepala DPUPR Kab. Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT.

Untuk diketahui, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan berdampak pada lima desa di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. 

Kelima desa tersebut antara lain, Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo. Bahkan, dua desa yaitu Ngrawoh dan Nginggil akan tergenang air dampak dari pembangunan bendungan tersebut.
Nantinya, Proyek Strategis Nasional tersebut akan membendung sungai Bengawan Solo yang memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. 

Ada sembilan pintu air yang mengaliri lahan seluas 1.747 hektar untuk Blora dan 5.203 hektar untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, bendung gerak tersebut bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik. Sementara anggaran untuk pembangunan bendung gerak tersebut mencapai Rp2,5 triliun. (Tim).


Info